Sakralisasi Khutbah Jum’at Tentang Pemaknaan Arti Dari Peletakan Kedudukannya

Sakralisasi Khutbah Jum'at Tentang Pemaknaan Arti Dari Peletakan Kedudukannya

Almunawwar.or.id – Perlu di garis bawahi bahwa keberadaan khutbah jum’at yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan shalat jum’at itu sendiri itu senantiasa harus di jaga, di perhatikan juga di maknai dan di hayati kedudukannya.

Tentang dari dan bagaimana keharusan berkhutbah jum’at tersebut yang tentunya berbebda dengan khutbah-khutbah lainnya dari segi keafdholan dalam tata cara pelaksanannya, jauh dari pada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan ketika sedang berlangsungnya khutbah tersebut.

Makna sakralisasi khutbah jum’at itu sendiri kiranya menjadi acuan khusus bagi para calon khatib dan siapa saja untuk menjadikan khutbah jum’at sebagai sarana dalam memberikan wasiat iman dan taqwa sebagaimana yang terelampir dalam rukun khutbah itu sendiri.

Jangan di campur baurkan dengan masalah kepentingan golongan ataupun kepentingan lainnya pada penyampaian isi dari pada materi khutbah itu. Karena dari hal konsekuensinya khutbah jum’at merupakan bagian rukun dari pada pelaksanaan shalat jum’at.

Untuk itu menjaga kesakralan khutbah jum’at adalah amalan terbaik dalam menjaga konsekuensi dan kedudukannya tersebut, sekaligus menambah keilmuan dari pemahaman betul dari khutbah jumat tersebut.

Sebab jika merunut pada pernyataan Umar bin Al-Khathab RA, maka khutbah jumat itu adalah forum ibadah yang kedudukannya sama dengan shalat 2 (dua) rakaat. Jika kita tidak menemui khutbah jumat, maka hendaknya menggantinya dengan shalat zhuhur 4 rakaat. “al-khutbatu maudhi’u al-rak’atayni. Man faatathu al-khutbat shalla arba’an” (Artinya: Khutbah itu kedudukannya sama dengan shalat dua rakaat. Siapa saja yang terlewat dari khutbah maka hendaklah dia shalat empat rakaat).”

Standarisasi atau Sertifikasi?

Ada 2 (dua) terminologi yang seringkali mencuat di publik terkait isu khutbah jumat, yakni standarisasi dan sertifikasi khatib jumat. Kedua term ini meski pada sisi tertentu memiliki kesamaan, tetapi jika melihat lebih jauh cenderung terdapat deferensiasi yang jelas.

Term standarisasi khatib merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar khatib jumat itu memiliki kompetensi secara minimal harus dipenuhi. Terminologi standarisasi ini lebih diorientasikan pada kompetensi keilmuan dan kualitas kepribadian sang khatib jumat yang setidaknya harus terpenuhi.

Dengan keilmuan dan kepribadian yang matang dan baik, dipastikan materi-materi khutbah jumat itu juga berkualitas, yang tentu saja tidak diisi dengan sesumbar caci maki, ujaran kebencian, apalagi merongrong ideologi negara.

Dengan demikian, masyarakat atau pengurus masjid hendaknya selektif betul terhadap memilah dan memilih sang khatib jumat. Aspek kompetensi inilah yang perlu dirumuskan lebih lanjut dan dijadikan sebagai indikator akan kelayakan sang khatib.

Adapun terminologi sertifikasi khatib, dalam amatan penulis, lebih cenderung difahami oleh khalayak didekat-dekatkan pemahamnnya sebagaimana layaknya guru dan dosen.

Sebagaimana dimaklumi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen diposisikan sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan secara profesional.

Profesionalitas dipentingkan sehingga harus dilakukan proses PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) dan yang lulus diberikan sertifikat guru/dosen yang profesional.

Bagi yang mendapatkan sertifikat ini maka guru atau dosen yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi. Terlepas dari bagaimana proses dan mekanisme sertifikasi guru dan dosen itu, secara substantif sertifikasi itu diarahkan pada terpenuhinya 2 (dua) hal, yakni kualifikasi dan kompetensi.

Kualifikasi dimaksud adalah lulusan seseorang pada jenjang pendidikan formal tertentu, seperti jenjang S1, S2, atau S3. Sedangkan kompetensi adalah penguasaan keilmuan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang.

Dengan merujuk pada sertifikasi guru atau dosen ini, masyarakat cenderung lebih memahami sertifikasi khatib ini dengan sertifikasi guru dan dosen sebagaimana yang telah dijelaskan.

Merujuk pada terminologi sertifikasi di atas, penggunaan term sertifikasi khatib ini lebih cenderung direspon secara resistensial. Setidaknya terdapat beberapa alasan.

1. Dengan pengalaman sertifikasi guru dan dosen, khutbah lebih difahami sebagai sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang harus profesional. Sementara khutbah tidak selamanya difahami sebagai sebuah pekerjaan (ma’isyah), tetapi juga mengandung unsur dakwah, sebuah kewajiban agama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan.

2. Sebagai implikasi dari sebuah pekerjaan yang profesional, persoalan sertifikasi sebuah profesi itu akan tunduk pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini kemudian menjadi lebih rumit lagi.

3. Persoalan kualifikasi yang difahami sebagai jenjang tamatan pada lembaga pendidikan formal tentu ini juga berhadapan dengan para pemuka-pemuka agama, termasuk para ulama, yang tidak sedikit belum mengenyam pada lembaga pendidikan formal.

Meski berkompeten, tetapi karena belum memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan formal, pemuka agama atau ulama itu difahami tidak memenuhi syarat. Jika hal ini terjadi tentu terjadi penolakan.

4. Jika sertfikasi ini kemudian berujung pada tunjangan profesi maka perlu adanya dukungan dan tersedianya anggaran yang tidak sedikit dari pemerintah.

Atas dasar problem terminologi di atas, penulis secara pribadi cenderung tidak menggunakan istilah sertifikasi khtaib, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas.

Sebab, faktanya memang, secara sosial, masyarakat lebih dekat memahami istilah sertifikasi ini kepada pengalaman-pengalaman yang pernah dan hingga kini dialami oleh mereka terutama dengan sertifikasi guru dan dosen. Dalam konteks itu, kita perlu memikirkan secara matang arah dan terminologi yang pas untuk maksud yang dikehendaki dari persoalan khutbah jumat ini.

Solusinya
1. Kita perlu menyadarkan seluruh stakeholders dalam kaitan khutbah jumat ini bahwa memang telah terjadi pergeseran atas fenomena khutbah jumat dan itu menjadi tantangan kita bersama. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang berideologi toleran ini.

Termasuk Dewan Masjid Indonesia dan perguruan tinggi keagamaan, diajak untuk duduk bersama secara intensif. Landasan penelitian dan bisa jadi base-practises yang pernah terjadi di provinsi atau daerah tertentu, jika ada, perlu diungkap.Kita perlu menegaskan bahwa khutbah jumat harus didudukan sebagai rangkaian dari ibadah dan disterilkan dari hinaan dan kepentingan politik-praksis.

2. Perlu mendorong terbitnya aturan legal-formal yang menata dan membimbing para pengurus masjid (takmir al-masjid) agar selektif dalam memilah dan memilih khatib jumat.

Norma-norma dalam khutbah jumat termasuk kriteria dan syarat rukun khutbah jumat perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga para pengurus masjid mendapatkan referensi dan justifikasi pembenaran atas sikapnya, jika ternyata didapati ada khatib jumat yang melenceng dari sakralitas khutbah jumat.

3. Lembaga-lembaga fatwa, seperti MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan lain-lain perlu melakukan kajian secara kritis dan mengeluarkan fatwa tentang boleh tidaknya “interupsi” ketika khutbah jumat berlangsung. Jika dibenarkan ada intertupsi maka perlu dijelaskan bagaimana mekanisme dan proseduralnya serta apa konsekuensi-konsekuensi ibadah yang harus dilakukan oleh jamaah.

Meski ini juga penuh pro-kontra, fatwa “interupsi” ini bisa jadi sebagai salah satu pilihan bagi jamaah jika memang di dalam pelaksanaan khutbah jumat didapati sang khatib yang sudah tidak mengindahkan norma dan ketentuan syari tentang khutbah jumat itu.

Wallohu A’lamu Bishowaab
Semoga Bermanfaat.

Sumber:
nu.or.id
almunawwar.or.id