Tentang Keabsahan dan Kepastian Ijma Sukuti Menurut Pandangan Ulama Mujtahid

Tentang Keabsahan dan Kepastian Ijma Sukuti Menurut Pandangan Ulama Mujtahid

Almunawwar.or.id – Mungkin banyak yang masih belum mengetahui penetapan sebuah hukum untuk mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum tersebut, dimana kepastian yang di buat atas dasar kemufakatan para hali ilmu agama ( Ulama) adalah hasil dari pada standarisasi dalam menunjukan objektifitas hukum yang di mkasud.

Di sebut dengan Ijma (Mufakatnya) sebuah ketetapan hukum berdasarkan penggalian yang mendasar dari Al quran dan Al hadits yang di lakukan oleh para Ulama untuk lebih memberikan pengertian yang lebih jelas bagi kaum awam tentang kedudukan hukum yang terdapat pada sebuah permasalahan.

Dalam istilah Ijma tersebut melahirkan pula yang di sebut dengan Ijma Sukuti atau diam terhadap sikap yang terjadi berdasarkan nilai kemufakatan yang di buat oleh para Ulama, meskipun dalam penerapan ijma sukuti tersebut masih banyak yang memperselisihkan.

Namun jika melihat dan melirik dasar dari kemanfaatan dan kemaslahatannya tersebut ijma sukuti masih tetap di gunakan oleh sebagian para Ulama, nah untuk memperjelas apa yang di maksud dengan Ijma Sukuti dan tujuannya, berikut ulasan mengenai hal dari permasalahan yang di maksud.

Beberapa alasan penting mengenai alasan Ulama Berijma sukuti
1. Dimungkinkan ada halangan tersembunyi yang mencegahnya untuk menyuarakan pendapatnya dan hal itu mungkin tidak diketahui oleh para ulama lainnya. Konteks kemarahannya misal, dengan sikap diam, kadang-kadang menunjukkan pendapatnya.

2. Ia mungkin menganggap pendapat dari seorang ulama sebagai pendapat yang diperbolehkan menurut penafsiran sendiri (ijtihad), meskipun ia sendiri mungkin berbeda pendapat dengannya dan menganggap pendapatnya sendiri salah.

3. Mungkin ia percaya bahwa setiap mujtahid (ahli hukum) adalah benar. Karena itu ia mungkin tidak menganggap perlu menolak pendapat mengenai masalah-masalah yang menyangkut pendapat. Ia mungkin berfikiran bahwa menanggapi masalah secara lisan adalah kewajiban kolektif. Ia mungkin menganggap pendapat dari ulama lain sebagai yang benar, meskipun mungkin bertentangan dengan pemikirannya sendiri.

4. Ia mungkin memaksudkan sikap diamnya itu sebagai bentuk penolakan, tapi mungkin ia menunggu waktu yang tepat. Ia mungkin tidak mau tergesa-gesa dalam menyuarakan pendapatnya karena adanya suatu halangan yang dihadapinya, dan ia mungkin pula menunggu sirnanya halangan itu. Mungkin pula ai meninggal atau sibuk dengan persoalan lain sehingga perhatiannya pada masalah yang bersangkutan berkurang.

5. Ia mungkin merasa khawatir bahwa jika ia menyuarakannya, pendapatnya akan ditolak, dan ia akan mendapat malu. Ibnu Abbas misalnya menjelaskan tentang sikap diamnya pada masalah ‘awl (kenaikan) dengan mengatakan bahwa ia takut dengan Umar pada masa hidupnya, karena ia adalah orang yang sangat dihormati.

6. Ia mungkin memikirkan masalah tersebut sepanjang waktu sementara ia berdiam diri. Masa pemikirannya mungkin diperpanjang.

7. Dia mungkin menganggap penolakan diri ulama’-ulama’ lain sudah cukup mewakili dirinya. Tapi mungkin salah alam anggapan ini.

Pendapat Imam Ghozali soal Ijma’ Sukuti
Imam Al-Ghazali menolak keabsahan ijma’ sukuti ini. Ia menyatakan bahwa persetujuan diam-diam bukanlah ijma’ dan bukan pula otorita.

Persetujuan ini mungkin diperbolehkan jika keadaannya menunjukkan bahwa mereka yang berdiam diri telah menyembunyikan perwujudan mereka. Ia menyatakan bahwa pendapat hukum dari seorang ahli hukum diketahui melalui ungkapan lisannya yang eksplisit, yang tidak bisa diragukan sedikit pun. Tapi sikap berdiam diri adalah meragukan.

Pendapat Imam Syafi’i soal Ijma’ Sukuti
Imam syafi’i menyanggah teori ini dengan menyatakan bahwa tidak ada pernyataan atau tindakan yang dapat dinisbatkan kepada seseorang yang berdiam diri.

Atas dasar ini juga, beliau menolak ijma’ para ulama. Beliau menyatakan bahwa jika mayoritas para ulama menyuarakan persetujuan mereka terhadap suatu pendapat hukum mengenai suatu masalah tertentu, maka ijma’akan dicapai.

Ini dikarenakan dalam praktiknya, sejauh itulah yang dimungkinkan untuk dicapai (karena menyuarakan pendapat dari tiap-tiap ulama sulit dilakukan).

Karena itulah sikap berdiam diri dari para ulama selebihnya dianggap sebagai kesepakatan mereka untuk mencegah masyarakat agar tidak jatuh dalam kesukaran.

Lebih jauh, tidak ada buruknya jika kita menganggap penyuaraan persetujuan dari mayoritas ulama mengenai suatu masalah tertentu sebagai ijma’ yang sah, sebab pendapat minoritas termasuk dalam pendapat mayoritas jika mayoritas ulama berdiam diri terdapat mayoritas.

Pendapat Ulama Mujtahid Lain tentang Ijma Sukuti
Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah, Abu bakar al-Baqillani (wafat 403 H, ulama Malikiyah), dan Imam Al-Ghazali (ulama Syafi’iyah) berpendapat bahwa ijma’ sukuti bukan merupakan ijma’, dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Al-Amidi, Ibnu al-Hajib dan al-Kharkhi (ahli ushul fiqh Hanafiyah) berpendapat bahwa ijma’ sukuti tidak dapat dijadikan suatu ijma’. Tetapi bisa dijadikan sebuah hujjah, sedangkan kehujjahannya sekarang adalah dzanni (relatif).

Yang di maksud dengan ijma Sukuti
Ijma’ sukuti adalah ijma’ yang sebagian dari mujtahid (pada suatu masa) mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka (sebagian yang lain) tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau bahkan menentang pendapat itu. Ijma’ sukuti ini mempunyai kualitas hukum dzanni.

Lebih jelasnya, jika pendapat dari beberapa ulama mengenai suatu masalah yang diperselisihkan tersebar luas di kalangan masyarakat, dan para ahli selebihnya menerimanya melalui lisan atau dengan berdiam diri, maka boleh dikatakan bahwa kesepakatan telah dicapai dalam masalah tersebut. Dan jenis ijma’ jenis ini dikenal sebagai rukhshah (kelonggaran) atau ijma’ sukuti (kesepakatan diam-diam).

Al-Bazdawi berkeyakinan bahwa ijma’ diam-diam itu sah asalkan memenuhi dua syarat, yaitu :
1. Bahwa pendapat dari satu ulama atau sekelompok ulama harus diketahui oleh seluruh ulama’.
2. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan masalah yang diperselisihkan itu harus sudah lewat.

Dalam penjelasan ‘azimah dan rukhshah, al-Bukhori mengatakan bahwa,
1. Menunjukkan proses terhadap ijma’, sebab kata ‘azimah mengandung konotasi keteraturan atau keaslian (ashl).
2. Mengimplikasikan ijma’ yang dicapai karena terdesak kebutuhan (dharurat). Sebab rukhsah didasarkan atas kebutuhan.

Ijma’ dengan berdiam diri dinamakan rukhsah agar ketidakmampuan dan ketidak-salehan tidak selalu dinisbatkan kepada para ahli hukum yang berdiam diri dalam permasalahan yang memerlukan penyuaraan pendapat mereka. Seseorang yang berdiam diri dalam masalah di mana dia harus berbicara disebut pula dengan syaithan bisu.

Walhasil pada permasalahan yang di maksud dan di jelaskan tadi adalah sebuah nilai ijma sukuti tidak bias di jadikan sebuah hujjah (dalil) dalam memastikan kedudukan sebuah hukum menurut kebanyakan para Ulama, sedangkan menurut sebagian kecil para Ulama lainnya Ijma Sukuti bisa di jadikan hujah.

Wallohu A’lamu Bishowaab
Semoga Bermanfaat.

Sumber:
almunawwar.or.id
dutaislam.com