Tentang Pengambilan Hak Cipta Menurut Koridor Ketentuan Islam Fiqih Muamalah

Tentang Pengambilan Hak Cipta Menurut Koridor Ketentuan Islam Fiqih Muamalah

Almunawwar.or.id – Sebagai seorang muslim yang tentunya ingin berketetapan hati di jalan yang di ridhoi Allah S.W.T di semua amal dan perbuatan termasuk dari segi hal pembuatan karya-karya terbaik yang bersangkutan dengan hak orang lain itu perlu untuk di perhatikan lebih lanjut.

Pasalnya dari adanya momen dari perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya bentuk halal dan haram dalam sebuah objek yang sedang di jalankan, Dalam hal ini hak kepemilikan seseorang yang justru tidak boleh di ambil sembarang begitu saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik hak tersebut.

Bukti ini sering bahkan sudah lumrah orang yang melakukannya terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian baik itu berbentuk perdagangan maupun dalam hal jasa atau makelar. Sehingga timbullah ketidakpastian hukum halal dan haramnya dalam prosesnya tersebut.

Salah satunya contoh yang sudah real saat ini yaitu tentang hak cipta seseorang dalam membuat dan membangun sebuah karya baik yang berbentuk real maupun yang berbentuk digital. Tentu hal ini bisa menjadi sebuah masalah yang besar bagi kedua belah pihak, karena tidak adanya kesepakatan dari keridhoan yang menjadi tujuan utama adanya sebuah transaksi.

Nah untuk itulah perspektif mengenai kedudukan masalah hak cipta tersebut sangat perlu di cermati lebih lanjut, apakah sesuai dengan yang telah di syariatkan oleh agama atau malah sebaliknya? berikut di bawah ini ulasan dan penjelasan singkat mengenai kedudukan dari hak cipta seseorang menurut pandangan Agama.

Dasar Pengambilan :

– Hasiyah Taushih ala Ibn Qosim hal 130 :

وَالبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيءٍ فَدَخَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَخَمْرٍ وَأَمَّا شَرْعًا فَأَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِى تَعْرِيْفِهِ أَنَّهُ تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِثَمَنٍ مَالِيٍّ.

Artinya : “Jual menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka termasuk katagori sesuatu yang lain yang bukan uang seperti khamr, adapun secara syara’/istilah, maka yang paling baik mengenai apa yang dikatakan dalam mendefinisikannya adalah: sesungguhnya jual adalah menyerahkan kepemilikan benda yang bernilai uang dengan sesuatu pengganti, dengan idzin yang dibenarkan syara’ atau memberikan manfaat yang diperbolehkan untuk selamanya dengan harga yang bernilai harta”.

Secara konkrit hukum hak cipta dalam Islam tidak diatur. Tetapi secara umum hak cipta itu termasuk hak seseorang (ikhtishos) sehingga dilindungi dalam hukum Islam, yang kalau kita ambil tanpa izin dari yang berhak, maka dihukumi ghasab (haram), kecuali ada prasangka kuat bahwa yang punya hak telah mengizinkan.

Islam melindungi hak-hak setiap orang. Dengan demikian, apabila dalam buku atau kitab tersebut terdapat tulisan ‘hak cipta dilindungi undang-undang’ atau tulisan dilarang memperbanyak atau mencopy dan mencetak buku ini tanpa seizin pengarang’ maka mengkopi atau memperbanyak, hukumnya haram.

Dasar Pengambilan :

– Hasyiyah Syarwani juz 2 halaman 2 :

الغَصْبُ هُوَ لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءٍ ظُلْمًا مُجَاهِرَةً وَشَرْعًا الإِسْتِلاَءُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ عُدْوَانًا (قَوْلُهُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ) وَلَو خَمْرًا أَوْ كَلْبًا مُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرالحُقُوقِ وَالإِخْتِصَاصِ كَحَقٍّ وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ

Ghasab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara dzalim dengan terang-terangan dan menurut istilah adalah merampas hak seseorang dengan cara permusuhan (pernyataan mushannif: atas hak orang lain) meskipun hak orang lain tersebut berupa arak atau anjing yang dihormati (haknya), dan seluruh hak-hak dan penentuan/pengkhususan adalam seperti hak, dan seperti menempatkan seseorang yang duduk di sebuah pasar atau masjid.

– Faidhul Qodir Juz 6 hal 272 :

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَفَقَ الحَقَّ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِى مَا وَافَقَ مِنْهَا كِتَابُ اللهِ

Orang-orang Islam itu adalah harus tetap pada persyaratan-persyaratan mereka, selama sesuai dengan kebenaran dari hal tersebut, artinya selama kitab Allah sesuai dengan persyaratan tersebut.

Dari dasar sesuai dengan fenomena yang berjalan saat ini dari adanya dampak kemajuan teknologi yang memang tidak bisa lepas dari sisi kehidupan ini termasuk dalam penyinggungan masalah hak cipta seseorang, maka Majelis Ulama Indonesia membuat steatment khusus tentang pelindungan hak cipta seseorang menuru kajian dan pandangan hukum Islam yang terperinci sebagai berikut :

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersingungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitanya dengan masyarakat, Para sarjana muslim sepakat pada prinsip-psrinsip berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan dari pada kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diutamakan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak bisa dihilangkan untuk manfaat yang lebih kecil.

Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah bahwa aktivitas atau komoditas yang tidak dilarang dalam hukum syariah berarti diperbolehkan. Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi dan informasi adalah keterkaitanya dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Hak yang secara historis dapat dipahami sebagai upaya proteksi atau perlindungan terhadap suatu karya intelektual, sehingga terhindar dari upaya penjiplakan atau pembajakan tanpa izin dari pembuat karya. Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi akan memberikan peran stategis untuk kemajuan suatu negara, namun disisi lain juga akan menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi hukum dapat di optimalkan dan dampak negatifnya dapat di minimalkan. Hak cipta sebagai salah satu alat hukum dalam upaya memproteksi suatu ciptaan dari pembajakan pihak lain, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya melindungi hak-hak pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Melihat realitas pelanggaran terhadap hak cipta yang telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, dipandang perlu untuk memberikan aturan atapun regulasi baik dari pemerintah maupun dari para tokoh agama.

Wallohu A’lamu Bishowaab
Semoga Bermanfaat.

Sumber:
piss-ktb.com
almunawwar.or.id